Tugas 1
“EKONOMI MONETER II”
Disusun Oleh :
JUWITA YUNIARSI SAHARIS
B1A119034
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2022
Data PDRB KOTA KENDARI
Data APBD Kota Kendari
Tahun 2021 APBD Kota Kendari terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 1,5 triliun, Belanja Daerah Rp 1,8 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp330 miliar.pendapatan kota Kendari masih bertumpu pada pajak dan retribusi daerah sedangkan belanja daerah akan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja melalui program padat karya untuk meningkatkan pelayanan publik.Belanja daerah juga diarahkan untuk penanganan persampahan dan kebersihan lingkungan, penerangan jalan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan termasuk upaya kita untuk terus melakukan penanganan dampak dari penyebaran pandemi Covid-19. Pembiayaan daerah akan diarahkan untuk pembangunan sarana dan infrastruktur kesehatan beserta peralatan kesehatan, pembangunan jalan dan jembatan dan peningkatan kualitas air minum. Dan alokasi APBD Kota Kendari tahun 2021 masih fokus pada pendidikan dan Kesehatan yang porsinya masing-masing 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk Kesehatan.
Data APBN Kota Kendari
- Belanja pegawai dengan pagu anggaran Rp1.698.511.518.000 dengan realisasi 51 persen atau Rp858.104.896.627 dan sisanya sebesar Rp840.406.621.373.
- Belanja barang dengan pagu Rp2.289.508.461.000 dengan realisasi 37 persen atau Rp857.209.930.756 sisanya Rp1.432.298.530.244.
- Belanja modal dengan pagu Rp2.151.522.539.000 dengan realisasi sebesar 48 persen atau Rp1.028.530.641.897 sisanya Rp1.122.991.897.103.
- Belanja Bansos dengan pagu anggara Rp8.134.500.000 dengan realisasi 40 persen atau Rp3.293.400.000 sisanya Rp4.841.100.0005.
- Transfer kedaerah dengan pagu Rp2.2524.638.762.000 dengan realisasi sebesar 34 persen atau Rp849.010.606.173 sisanya Rp1.675.628.155.824
Jadi, Total realisasi APBN KPPN Kendari sebesar 41 persen dan sisanya sebesar Rp3.400.538.148.720 dari pagu, ini diharapkan dapat direalisasikan kepada semua Satuan Kerja.
Data APBD Sulawesi Tenggara Tahun 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar